Berita Utama

Pengeroyokan terhadap Ade Armando Tidak Mencerminkan Etika Keagamaan dan Kemanusiaan

Kukar, beritaalternatif.com – Cendekiawan Muslim Indonesia Dr. Muhsin Labib menyampaikan keprihatinannya terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang dikeroyok dan dianiaya oleh beberapa orang dalam aksi demonstrasi 11 April 2022 di DPR RI.

Menurut dia, Ade memiliki pandangan-pandangan yang moderat terkait berbagai isu. Siapa pun yang tak sependapat dengan gagasan dan pendapatnya tak layak membalasnya dengan kekerasan fisik.

Tidak sependapat dengan pandangan seseorang juga hak setiap orang. Tetapi mengekspresikannya secara brutal melalui kekerasan dan pengeroyokan tidak dapat dibenarkan.

Pengeroyokan tersebut, lanjut dia, tidak mencerminkan etika kemanusiaan, agama, hukum, sosial, dan kebangsaan.

“Jadi, dari semua aspek salah! Perbedaan dalam melihat persoalan kehidupan itu tidak harus disikapi dengan kekerasan,” tegasnya sebagaimana dikutip beritaalternatif.com dari MULA TV, Selasa (12/4/2022).

Kata dia, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah bagian dari demokrasi serta dilindungi oleh undang-undang.

Mereka yang menunjukkan penolakan terhadap sesuatu yang dinilai tak sejalan dengan konstitusi merupakan sesuatu yang baik dan layak didukung oleh semua pihak.

Aksi kekerasan dalam demonstrasi tersebut justru bertentangan dengan “niat baik” mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, dan jabatan presiden tiga periode.

“Tujuan untuk menyampaikan aspirasi ternoda, bahkan teralihkan. Akhirnya yang diperbincangkan oleh masyarakat, opini yang berkembang, adalah persoalan kekerasan ini,” jelasnya.

“Itu kan berarti rencana untuk menyampaikan pandangan dan tekanan kepada pemerintah terkait tiga periode atau penundaan pemilu dan kenaikan BBM (teralihkan oleh kasus kekerasan terhadap Ade). Padahal ini kan pandangan yang logis,” lanjutnya.

Konstitusi memang telah menetapkan presiden hanya boleh menjabat selama dua periode, sehingga demonstrasi dan penolakan terhadap hal itu sah dilakukan oleh mahasiswa.

Begitu juga dengan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax. Penolakan ini pun sah secara konstitusi.

Namun, dia menyayangkan justru yang muncul adalah isu-isu keagamaan di luar agenda dan tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi tersebut.

“Apakah ini demo yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli terhadap derita rakyat? Ataukah demo yang disusun oleh orang-orang yang punya agenda politik untuk menjatuhkan atau apa pun itu? Atau demo ini sejak semula tujuannya menyampaikan aspirasi soal tiga periode dan soal kenaikan harga BBM, kemudian ada yang memanfaatkannya?” tanya Muhsin.

Ia menegaskan, para pelaku pemukulan terhadap Ade justru tak berbicara tentang penolakan kenaikan BBM dan jabatan presiden tiga periode, melainkan melontarkan isu yang berkaitan dengan agama.

Padahal, menurut pengakuan Ade, ia hadir dalam aksi tersebut untuk menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, jabatan presiden tiga periode, dan kenaikan harga BBM.

“Itu sesuatu yang positif. Perkara dia punya pandangan lain di luar persoalan ini, ya itu wajar. Setiap orang punya pandangan. Tetapi kenapa persoalan yang ditarik justru di luar agenda yang menjadi tujuan aksi demo itu?” sesalnya.

Disinggung pengeroyokan tersebut berkaitan dengan pandangan-pandangan, posisi, dan sikap Ade terhadap pemerintah, Muhsin menegaskan bahwa dosen UI itu justru memiliki gagasan-gagasan yang moderat terhadap berbagai isu.

Ade pun dinilainya sebagai sosok yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini ditunjukkannya melalui penolakan terhadap rencana perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, jabatan presiden tiga periode, hingga kenaikan harga BBM.

Ia mengakui bahwa memang saat ini terjadi polarisasi di masyarakat. Satu kelompok menganggap semua kebijakan pemerintah selalu benar. Sementara kelompok lainnya menilai seluruh kebijakan pemerintah selalu salah serta menganggap perjuangan mereka sebagai bagian dari tugas keagamaan.

“Ini polarisasi yang tidak sehat. Ini merugikan. Mestinya orang berpikir logis. Kita tidak bisa mendukung
100 persen siapa pun. Membenarkan apa pun. Pemerintah misalnya harus dibela selalu. Enggak bisa begitu. Ini kan manusia dengan segala kekurangannya,” tegas Muhsin.

“Sebagaimana kita juga tidak bisa menolak semuanya. Kita harus jernih melihat persoalan,” lanjutnya.

Muhsin menegaskan, penolakan ataupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah bukanlah masalah keyakinan yang mendasar dalam agama. Mereka yang berseteru di pentas politik pun akhirnya bisa bekerja sama.

“Mengapa kita justru memainkan isu-isu yang tidak baik bagi keutuhan bangsa?” sesalnya.

Dia juga mengakui bahwa saat ini terdapat orang-orang yang menjadi corong pemerintah, sehingga Ade pun dinilai sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Padahal, sambung Muhsin, jika dicermati konten-kontennya, Ade merupakan pribadi yang moderat dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Lihat kontennya. Perkara kita setuju atau tidak, itu perkara lain. Ini tidak ada kaitannya dengan perkara setuju atau tidak setuju, tapi berusaha melihat secara jernih dan adil,” tegasnya.

Dalam konten-kontennya, selain berbicara tentang islamofobia, pembelaan terhadap minoritas, dan moderasi dalam keberagamaan, Ade juga membela Islam dengan membantah pandangan seorang oknum pendeta yang merendahkan agama tersebut.

Semua itu menunjukkan bahwa Ade berusaha memposisikan diri di jalan tengah. Setuju ataupun tak setuju dengan pendapatnya, itu merupakan urusan lain dan hak setiap orang.

“Hampir semua dari kita tidak bisa sepakat dalam semua hal pada seseorang. Kita berumah tangga pun kita berselisih. Mengapa kita tidak toleran dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita?” serunya.

Karena itu, pemukulan dan kekerasan secara berjemaah terhadap Ade tidak dapat dibenarkan. Bahkan, pelaku korupsi pun tak layak mendapatkan perlakuan tersebut.

“Kan ada institusi hukum yang kita harus hormati di negara ini. Kita sudah sepakat untuk berbangsa dalam institusi negara. Kalau memang dia melakukan sesuatu yang melanggar, laporkan!” imbuhnya.

Kehadiran Ade dalam aksi demonstrasi tersebut merupakan haknya. Apalagi tempat itu merupakan ruang publik. Selama dia tidak memprovokasi, menjelekkan, menentang, dan melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain, maka kehadirannya di tempat tersebut merupakan haknya.

Ade juga hadir dalam aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi mahasiswa yang menolak penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, tiga periode jabatan presiden, dan kenaikan harga BBM.

Muhsin menegaskan, kehadiran Ade dalam aksi itu juga memperlihatkan bahwa ia tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk narasi, tapi juga ikut serta dalam aksi mahasiswa.

Ini pun menunjukkan bahwa Ade tidak sepenuhnya pro terhadap pemerintah. “Ironis apabila orang yang mendukung demo dikeroyok oleh orang-orang yang mengatasnamakan pendemo,” katanya.

Manusia, kata Muhsin, memang menyimpan bibit kekerasan dalam dirinya sebagai upaya mempertahankan hidup. Hal ini pun ada dalam setiap binatang, misalnya singa memakan kijang. Ini pun tergolong kekerasan.

Manusia juga bisa melakukan kekerasan ketika tidak menggunakan nalarnya. Ketika nalar diabaikan, seseorang akan menjadi brutal, tega, dan tidak memikirkan efek dari perbuatannya.

“Apalagi dalam suasana yang bisa memicu adrenalin. Itu tidak hanya terjadi dalam aksi demo. Aksi dukung sepakbola juga begitu,” jelasnya.

Pada saat berkelompok, orang-orang penakut akan menunjukkan keberingasannya. Padahal dalam keseharian, mereka tidak menunjukkan sikap pemberani.

“Sebetulnya itu bukan orang pemberani. Pemberani itu jalan sendiri. Justru yang berani itu Ade Armando,” tegasnya.

Karenanya, kehadiran Ade di tengah demonstrasi, selain menunjukkan keberanian, ia mengajarkan kepada publik bahwa pro dan kontra terhadap segala sesuatu harus didasarkan rasionalitas.

Muhsin menyimpulkan, kasus kekerasan terhadap Ade memperlihatkan ekstremisme dan intoleransi yang kian meluas di Indonesia.

Dalam setiap pemerintahan, selalu terbuka kekurangan dan kelebihan. Sepanjang sejarah, tidak ada satu pun pemerintahan dalam sistem demokrasi yang 100 persen benar.

Sehingga dalam sistem demokrasi memerlukan oposisi dan demonstrasi dari mahasiswa. Hal-hal seperti ini harus ada dalam sistem demokrasi.

“Yang tidak boleh ada adalah penganiayaan, kekerasan, dan persekusi. Ini yang tidak boleh,” tegasnya.

Apabila setiap orang diperbolehkan mengambil langkah sendiri sekaligus menjadi polisi, maka negara ini akan mengalami kekacauan.

Ia juga menyesalkan kasus tersebut muncul di tengah aksi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi untuk kebaikan publik Indonesia.

Kasus pemukulan terhadap Ade akhirnya menutup aspirasi mahasiswa yang mestinya harus didukung oleh masyarakat.

Muhsin mengatakan, umumnya pada bulan Ramadan orang-orang cenderung kalem, bahkan sebelum bulan suci tersebut, setiap orang sudah saling meminta maaf.

Pada bulan Ramadan, mestinya setiap orang juga semakin ramah. “Bukan makin marah,” ucapnya.

Orang yang mengumbar amarahnya secara berlebihan di bulan Ramadan, lanjut Muhsin, hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saat berpuasa, sehingga tidak akan mendapatkan efek positif dari puasa.

Ia menyebutkan, orang-orang yang berpuasa akan dapat mengendalikan amarah mereka. Pasalnya, puasa mengandung aspek lahir dan batin.

Muhsin berharap masyarakat Indonesia tidak lagi terjebak dalam polarisasi. Setiap orang diharapkan melihat politik sebagai sesuatu yang biasa dan tidak fanatik terhadap aspirasi serta tokoh yang didukungnya.

“Mau mendukung yang A ataupun B, enggak ada masalah. Tapi jangan menganggap itu sebagai pilihan dari Tuhan. Supaya kita tidak kemudian mengganggap orang yang berbeda pilihan politiknya sebagai musuh. Mereka sebangsa. Bagian dari kita semua,” pungkasnya. (*)

Penulis: Ufqil Mubin

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top