DPRD KUKAR

Fraksi PAN Dorong Pemkab Kukar Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

BERITAALTERNATIF.COM – Anggota DPRD Kukar Aini Faridah membacakan tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dalam Rapat Paripurna ke-3 di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Jumat (23/9/2022).

Aini menjelaskan, pendapatan Kukar dalam RAPBD 2023 diperkirakan Rp  4,380 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari dana transfer sebesar Rp 3,740 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 640 miliar.

Dari data tersebut, ia menyebutkan bahwa pendapatan Kukar dari dana transfer sangat kecil dibandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kukar.

Selain itu, pemerintah daerah belum maksimal dalam meningkatkan PAD. Kemudian, sebagian besar keuangan daerah masih bergantung pada dana transfer.

“Kebergantungan ini akan menjadi simalakama ketika pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini berefek pada daya beli masyarakat dan berpengaruh pada perputaran ekonomi di Kutai Kartanegara,” ujarnya.

“Oleh karenya, kelemahan inilah yang harus kita antisipasi. Pemerintah daerah harus berfikir out of the box untuk meningkatkan PAD,” lanjutnya.

Pihaknya berharap pemerintah daerah meningkatkan usaha pengelolaan kekayaan daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD Kukar.

Dia pun menawarkan sejumlah langkah yang dapat diambil Pemkab Kukar untuk meningkatkan PAD. Pertama, memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.

Pemkab didorong untuk mengkaji regulasi tentang dana perimbangan agar bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan penghasilan daerah.

Kedua, Fraksi PAN meminta Pemkab Kukar memaksimalkan peran BUMD agar bisa meningkatkan PAD. Langkahnya, pemerintah daerah harus menekankan kepada pimpinan perusahaan milik daerah agar fokus mengurus bisnis perusahaan.

“Apabila terdapat pimpinan perusahaan yang melakukan bisnis pribadi mengatasnamakan BUMD maka perlu ditindak tegas,” tegasnya.

“Jangan sampai BUMD kita yang seharusnya bisa berkontribusi pada pembiayaan daerah hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Tidak maksud untuk menyinggung namun sejarah telah membuktikannya,” sambung dia.

Ketiga, pemerintah daerah harus gencar mendulang investor agar berinvestasi di Kukar. “Saat ini kami belum mendapatkan data dari pemerintah tentang jumlah investor yang berinvestasi di perusahaan lokal dalam pengembangan daerah di multi-sektor,” ujarnya. (adv/um)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top