DPRD KUKAR

Bahas RAPBD Kukar Tahun 2022, DPRD akan Segera Adakan Rapat Banggar

Kukar, beritaalternatif.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) mengadakan Rapat Paripurna ke-21 tentang Penyampaian Nota Keuangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 pada Kamis (25/11/2021) sore.

Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut, terdapat Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD tahun 2022, serta Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi tentang Nota Keuangan RAPBD tahun 2022.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid menjelaskan, setelah rapat paripurna tersebut, pihaknya akan mengadakan rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan nota keuangan yang telah disepakati sebelumnya.

“Mungkin dalam pemandangan fraksi ada hal-hal yang menjadi masukan dan saran-saran. Tentunya akan kita bahas di rapat Banggar dengan TAPD berkaitan dengan nota itu sendiri. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai harapan kita,” harap Rasid.

Dia juga mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melangsungkan rapat Banggar dengan TAPD untuk membahas nota yang disepakati dalam rapat paripurna tersebut.

“Secepatnya akan kita laksanakan,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, mengatakan, pemerintah telah menyampaikan nota keuangannya. Setelah itu, ada pandangan fraksi. Kemudian pemerintah menjawab pandangan fraksi.

“Pada prinsipnya sebagian besar fraksi punya semangat untuk meningkatkan PAD di Kukar. Nah, itu butuh kerja sama antara DPRD dan Pemkab untuk bersama-sama mendorong semua sektor yang bisa diangkat menjadi PAD,” kata Rendi.

Ia melanjutkan, pada dasarnya semua fraksi di DPRD Kukar menerima penjelasan nota keuangan dari Pemkab Kukar yang diproyeksi pendapatannya sekitar Rp 4,78 triliun. Sedangkan proyeksi belanja sekitar Rp 5,28 triliun.

Meski terdapat proyeksi defisit anggaran, Rendi mengatakan, hal itu bukanlah persoalan besar bagi daerah. Pasalnya, ke depan terdapat silpa dari anggaran tahun 2021. Selain itu, setelah pandemi Covid-19, PAD Kukar juga mengalami peningkatan sekitar Rp 500,1 miliar.

“Dana transfer juga meningkat. Mungkin dipengaruhi karena DBH harga minyak dunia naik. Terus produksi batu bara juga meningkat di Kukar. Sehingga menjadi variabel utama penopang APBD kita,” jelas Rendi. (adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top