DPRD KALTIM

Muhammad Samsun: Keberadaan Organisasi Kesukuan di Kaltim Permudah Pemerintah Bangun Komunikasi dengan Masyarakat

BERITAALTERNATIF.COM – Keberadaan organisasi-organisasi kesukuan merupakan kekuatan tersendiri bagi Provinsi Kaltim. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan komunikasi, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan masyarakat Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menjelaskan bahwa keberadaan organisasi-organisasi kesukuan tak berarti setiap suku ingin menguasai Kaltim.

“Kalau ada Ikapakarti, bukan berarti orang Jawa ingin menguasai Kaltim. Tidak. Demikian juga kalau hari ini ada persatuan orang Bima, saya yakin orang-orang Bima bukan berarti ingin menguasai Kaltim,” katanya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Cabang Ikapakarti Loa Kulu pada Rabu (17/11/2022).

Keberadaan organisasi suku bangsa di Kaltim, sambung dia, juga dapat memudahkan koordinasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun Indonesia.

Ia mencontohkan, bila terjadi perselisihan antar suku di Kaltim, maka pemerintah daerah dapat dengan mudah melakukan koordinasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pemerintah dapat memanggil tokoh dari suku-suku yang berselisih untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Tinggal panggil, sudah selesai masalahnya. Dengan sesama sesepuh, insyaallah mudah mengoordinasikan,” ujarnya.

Hal ini berbeda saat suku bangsa di Kaltim tidak terhimpun dalam organisasi kesukuan. Jika terjadi perselisihan, pemerintah akan kesulitan menyelesaikannya.

“Itulah tujuan keberadaan organisasi kesukuan di Kaltim, salah satunya Ikapakarti,” katanya.

Diketahui, terdapat beragam suku yang bermukim di Kaltim, antara lain suku Kutai, Dayak, Banjar, Melayu, Bugis, Makassar, Bima, Mandar, Jawa, Toraja, Batak, Menado, Madura, Tionghoa, dan lainnya.

Suku-suku tersebut membentuk organisasi kesukuan, yang turut berperan dalam mendukung berbagai program pemerintah daerah dalam pembangunan Kaltim.

Pemerintah daerah pun menyambut baik keberadaan organisasi-organisasi kesukuan tersebut. Sebab, keberadaan sejumlah organisasi itu dapat memudahkan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi. (adv/um)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top