Diskominfo Kukar

Tangani Kekerasan terhadap Perempuan, Taufik: Pemerintah Butuh Tenaga Profesional

Kukar, beritaalternatif.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan pelatihan Manajemen Kasus Bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Hotel Grand Elty, Senin (15/11/2021) pagi.

Bupati Kukar Edi Damansyah melalui Asisten 1, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, salah satu tujuan utama berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, menjadi prioritas bagi segenap penyelenggara pemerintah pusat maupun daerah untuk memahami dan menjalankan  tujuan berbangsa dan bernegara.

Taufik melanjutkan, sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah di masyarakat, di antaranya melalui peningkatan kapasitas dan sumber daya di bidang penanganan korban penganiayaan dan kekerasan pada perempuan.

“Munculnya berbagai kasus kekerasan pada perempuan hari ini merupakan peristiwa tentang kemanusiaan yang menyimpang di tengah kehidupan bermasyarakat dan bertentangan dengan penguatan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

“Oleh sebab itu, agar peristiwa ini dapat diantisipasi dengan melakukan penanganan serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat, maka peran petugas yang profesional, terampil serta responsif dalam penanganan-penanganan menjadi sangat penting dan dibutuhkan,” tambahnya.

Taufik juga mengungkapkan, dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan saat ini menjadi sebuah tantangan yang membutuhkan kemampuan khusus bagi segenap jajaran pelaksana.

Hal ini, kata dia, disebabkan perkembangan teknologi 4.0 dan perubahan global dan nasional yang berkenaan dengan tantangan dan hambatan serta kebutuhan dan perubahan perilaku manusia dalam interaksi sosial yang semakin kompleks, penuh kompetisi dan ketidakpastian.

Karenanya, pemerintah membutuhkan strategi yang profesional dalam menangani kasus-kasus yang terjadi, dengan saling bekerja sama untuk berperan aktif, responsif, cepat dan tepat dalam memenuhi nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif.

Dia menyebutkan, ke depan pemerintah Kukar akan terus berkomitmen dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kapasitas keadilan dan kesetaraan yang berperspektif gender dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Oleh sebab itu, dalam penetapan RPJMD tahun 2021-2026, pemerintah menegaskan melalui visi dan misinya akan berupaya mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia dengan semboyang “Kukar Idaman”.

“Tentunya kegiatan ini menjadi tanggung jawab semua stakeholders yang terlibat dan bersungguh-sungguh mengawal, bahu-membahu bekerja keras agar mewujudkan tujuan tersebut,” katanya.

Pemerintah berharap kepada peserta yang mengikuti pelatihan agar lebih proaktif serta berkomunikasi dan berdiskusi dalam memahami dan mendapat kajian dengan pendekatan teoritis dan materi yang disampaikan pada proses pembelajaran sehingga memperkuat argumentasi dalam mengawal pelaksanaan tugas yang dipercayakan oleh negara.

Dengan adanya rencana pemerintah pusat dalam melakukan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kukar, Taufik mengajak agar masyarakat mengambil sikap dalam merespons segala problematika dan dinamika kehidupan yang terjadi dan mencari solusinya.

“Dalam kesempatan ini kami mengajak, marilah kita bersama-sama terus berkomitmen dan bekerja dengan tekad semangat yang tinggi baik sebagai abdi di masyarakat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat yang diberikan oleh negara dan masyarakat khususnya pemerintah Kukar,” pungkasnya. (adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top