Diskominfo Kukar

Tahun Depan Pemkab Kukar Fokus Benahi Infrastruktur dan Penyediaan Air Bersih

Kukar, beritaalternatif.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur dan air bersih dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2022.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, tahun depan pihaknya ingin menuntaskan masalah ketersediaan air bersih di seluruh wilayah Kukar.

“Sehingga tidak ada lagi yang kesulitan air bersih,” ujarnya di hadapan awak media di Pasar Mangkurawang Tenggarong, Kamis (28/10/2021).

Pemkab Kukar juga akan berusaha menyelesaikan masalah ketersediaan listrik untuk desa-desa yang belum mendapatkan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“(Semuanya akan merasakan manfaat dari) program Terang Kampungku dan Air Bersih Masuk Desa di 193 desa dan 44 kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucapnya.

Disinggung anggaran untuk dua kecamatan baru di Kukar, yakni Kecamatan Kota Bangun Darat dan Samboja Barat, Rendi mengatakan, pihaknya masih menunggu perubahan Peraturan Daerah (Perda) dari DPRD Kukar.

Perda tersebut memuat penyelesaian urusan dan Perda perangkat daerah dari 18 kecamatan menjadi 20 kecamatan di Kukar.

“Setelah menjadi 20 kecamatan, langsung kita susun struktural untuk organisasi di kecamatan tersebut, dari camat, sekcam, dan kasi-kasinya langsung kami isi,” tegasnya.

“Supaya bisa berjalan. Karena di perubahan ini sudah ada anggaran yang harus digunakan. Kurang lebih Rp 1 miliar per kecamatan,” lanjut Rendi.

Setelah Perda disahkan oleh DPRD Kukar, pihaknya berencana akan mengesahkan dan menyusun struktur organisasi di dua kecamatan tersebut.

“Enggak usah pakai plt-plt, biar langsung berjalan,” ujarnya.

Sejatinya, tahun ini dua kecamatan tersebut sudah terbentuk secara definitif. Pasalnya, Pemkab Kukar telah menganggarkan anggaran di APBD Perubahan 2021.

“Kalau tidak ada camat, siapa yang mempertanggungjawabkan anggaran perubahan di kecamatan tersebut? Sehingga kami mendesak teman-teman DPRD supaya cepat sahkan Perdanya dari 18 ke 20 kecamatan,” imbuh dia.

“Supaya ada pertanggungjawaban ketika Kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat itu mengoperasikan anggaran yang sudah diserahkan di APBD Perubahan masing-masing Rp 1 miliar,” pungkasnya. (adv/ln)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top