Diskominfo Kukar

PAUD Swasta di Kukar Diminta Tingkatkan Status Jadi Negeri

Kukar, beritaalternatif.com – Bunda PAUD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Maslianawati Edi Damansyah, yang juga merupakan Ketua TP PKK Kabupaten Kukar, melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Muara Muntai, Minggu (7/11/2021).

Dia didampingi Camat Muara Muntai dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kukar, Maria Ester, beserta jajaran.

Salah satu rangkaiannya, dia mengunjungi dan melihat pelaksanaan pembelajaran tatap muka pendidikan anak usia dini, sekaligus mendorong peningkatan status PAUD menjadi negeri.

Dia ingin memastikan belajar tatap muka di lembaga pendidikan PAUD berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan untuk terus mendorong peningkatan status PAUD.

“Hal ini kita lakukan sebagai bentuk komitmen penguatan peran Bunda PAUD di 18 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan. Tentunya ini untuk mewujudkan PAUD yang profesional dan berkualitas. Selain itu juga memastikan kondisi pelaksanaan belajar mengajar menggunakan protokol kesehatan dan pengelolaan PAUD di kecamatan ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas pengembangan PAUD terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia. Maka untuk memajukan pendidikan di Kukar, tentu perlu kerja sama semua pihak untuk turut andil dalam memajukan pendidikan di Kukar.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, harus terus ditingkatkan. Hal ini juga dapat mendukung dan mendorong status PAUD dari swasta menjadi negeri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Maslianawati, penanganan stunting pun menjadi salah satu gerakan dan program prioritas nasional pemerintah. Menurutnya, edukasi tentang pentingnya perbaikan gizi dan pola hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dasar berkualitas di wilayah-wilayah yang rawan gizi buruk harus terus dilakukan. 

“Ini kerja bersama kita semua untuk terus mengedukasi pola hidup sehat dengan memperhatikan makanan sehat dan bergizi,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar, Maria Ester mengatakan, di beberapa kecamatan masih ada PAUD yang belum berstatus negeri. 

Pemerintah daerah, kata dia, akan terus meningkatkan SDM tenaga pendidik PAUD dan mendorong peralihan status dari swasta menjadi negeri dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dilakukan untuk mengubah status PAUD swasta menjadi negeri, di antaranya tanah yang digunakan merupakan tanah negara. Maka untuk pembangunan gedung akan menggunakan anggaran pemerintah. Untuk guru atau tenaga kependidikan lainnya harus berstatus PNS bila PAUD tersebut ingin menjadi negeri,” jelasnya. (adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top